Program Menteri Koperasi Tahun 2005

•  Program Menteri Koperasi Tahun 2005

Menteri Koperasi pada tahun 2005 adalah bapak Suryadharma Ali karena beliau menjabat pada tahun 2004-2009. Berikut adalah program yang di buat pada tahun 2005 :

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dapat menyerap tenaga kerja, berorientasi ekspor, usaha yang layak secara ekonomi tetapi belum dapat mengakses ke perbankan secara langsung. Juga diutamakan bagi UMKM yang memiliki produktivitas tinggi dan mampu menciptakan nilai tambah.

     2.  Dana program Perkassa Rp100 miliar

 

• Undang-Undang Koperasi

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan

negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN

dan APBD.

2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan

negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.

3. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank

sentral.

4. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh

gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar

seluruh pengeluaran daerah.

5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah

dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

6. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat

dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian

atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

akibat lainnya yang sah.

7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah

dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau akibat lainnya yang sah.

8. Utang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau

kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang

sah.

9. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau

kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang

sah.

10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran

kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik

negara/daerah.

14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama

negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat

berharga atau barang-barang negara/daerah.

15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi

bendahara umum negara.

16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi

bendahara umum daerah.

17. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan negara/ daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/ APBD pada kantor/ satuan kerja

kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

18. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja

kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

19. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan

keuangan kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.

20. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non

kementerian negara/lembaga negara.

21. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah kepala badan/ dinas/biro keuangan/bagian

keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak

sebagai Bendahara Umum Daerah.

22. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang

nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai.

23. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

24. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -Undang Dasar 1945 Pasal

23D.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi:

a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;

b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;

c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;

d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;

e. pengelolaan kas;

f. pengelolaan piutang dan utang negara/daerah;

g. pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah;

h. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah;

i. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; j. penyelesaian kerugian negara/daerah;

k. pengelolaan Badan Layanan Umum;

l. perumusan standar, kebijakan, serta sistem dan prosedur yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Bagian Ketiga

Asas Umum

Pasal 3

 (1) Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untuk

melakukan penerimaan dan pengeluaran negara.

(2) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk

melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban

APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau

tidak cukup tersedia.

(4) Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan

program pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

(5) Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan

program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.

(6) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga

disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan

pemerintah.

(7) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD

dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

BAB II

PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

Bagian Pertama

Pengguna Anggaran

Pasal 4

 (1) Menteri/ pimpinan lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang bagi

kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

(2) Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian

negara/lembaga yang dipimpinnya, berwenang:

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; b. menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;

d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah

pembayaran;

g. menggunakan barang milik negara;

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;

i. mengawasi pelaksanaan anggaran;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; kementerian negara/lembaga

yang dipimpinnya.

Pasal 5

 Gubernur/bupati/walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara

Pengeluaran;

c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;

d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran.

Pasal 6

 (1) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

(2) Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya

berwenang:

a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

e. mengelola utang dan piutang;

f. menggunakan barang milik daerah;

g. mengawasi pelaksanaan anggaran; h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang

dipimpinnya.

Bagian Kedua

Bendahara Umum Nega ra/Daerah

Pasal 7

(1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang:

a. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

d. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

e. menunjuk bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan

penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran

negara;

g. menyimpan uang negara;

h. menempatkan uang negara dan mengelola/ menatausahakan investasi;

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas

beban rekening kas umum negara;

j. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;

k. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

l. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

m. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi

pemerintahan;

n. melakukan penagihan piutang negara;

o. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

p. menyajikan informasi keuangan negara;

q. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik

negara;

r. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran

pajak;

s. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pasal 8

(1) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa Bendahara

Umum Negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangk a pelaksanaan

anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

(2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan

menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawab -kan uang dan surat berharga yang berada dalam

pengelolaannya.

(3) Kuasa Bendahara Umum Negara melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas

Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.

(4) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban memerintahkan penagihan piutang

negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran.

(5) Kuasa Bendahara Umum Negara berkewajiban melakukan pembayaran tagihan pihak

ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

Pasal 9

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adal ah Bendahara Umum Daerah.

(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah

berwenang :

a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas

daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau

lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;

h. menyimpan uang daerah;

i. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;

j. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas

beban rekening kas umum daerah;

k. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah

daerah;

l. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

m. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

n. melakukan penagihan piutang daerah;o. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

p. menyajikan informasi keuangan daerah;

q. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik

daerah.

Bagian Ketiga

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran

Pasal 10

(1)    Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara

Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian

negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

(2) Menteri/ pimpinan lembaga/ gubernur/ bupati/ walikota mengangkat Bendahara

Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian

negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

(3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.

(4) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa

Pengguna Anggaran atau Kuasa Bendahara Umum Negara.

(5) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun

tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau

bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

BAB III

PELAKSANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/DAERAH

Bagian Pertama

Tahun Anggaran

Pasal 11

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember.Pasal 12

(1) APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

a. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan

 

 

 

komentar

Menurut Saya, koperasi harus lebih di kembangkan. Dan ini beberapa hal yang menurut saya harus dilakukan Pemerintah untuk pengembangan Koperasi : 

• Melibatkan usaha kecil, menengah dan Koperasi dalam sistem distribusi sebagaikebutuhan masyarakat agar terciptanya efisiensi alokasi sumber daya ekonomi

• Memberikan pelayanan melalui kredit secara lebih mudah dan sederhana mungkin, namun tetap mempertimbangkan kaidah penyaluran kredit secara sehatkepada sektor usaha kecil, menengah dan Koperasi

•  Menata sistem manajemen usaha kecil, menengah dan koperasi untuk mengarah kepada sistem manajemen modern yang memperhatikan aspek kualitas dan pelayanan serta efisiensi biaya

• Mendorong berbagai usaha yg berbasis pada SDA, khususnya yang berorientasi ekspor, agar kelompok usaha ini dapat berkembang seiring dengan upaya peningkatan usaha kecil, menengah dan Koperasi

• Meningkatkan kerjasama kemitraan KSP/USP dengan pihak perbankan maupunlembaga keuangan lainnya

• Membangun dan mengembangkan usaha ekonomi dg pola kemitraan antara pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan pengusaha besar yg memilikihubungan saling terkait dan saling menguntungkan.